Bambang Haryo Nyatakan Sikap Konsisten Bela Nelayan
Sidoarjo – Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, Jumat (2/1) siang berkesempatan menemui Nelayan di pesisir timur Sidoarjo.
Dalam pertemuan itu, anggota DPR-RI periode 2014-2019 memastikan bahwa ia akan memperjuangkan kemaslahatan Nelayan, termasuk memperjuangkan hak BBM yang harus dengan mudah didapatkan Petani.
“Saya pikir jatah mereka itu sebenarnya, jika sesuai dengan peraturan menteri dan dasar nya adalah undang-undang harusnya mendapat 1000 liter. Paling tidak, mereka bisa mencukupi kebutuhan nya dalam sehari ya alokasi minimal saya kira 30 liter untuk BBM bersubsidi,” kata Bambang Haryo.
Bambang Haryo yang juga Dewan penasihat himpunan nelayan seluruh Indonesia Jawa Timur itu, juga meminta pemerintah untuk memberikan perbedaan subsidi BBM untuk nelayan dibanding masyarakat umum.
“Ini akan tetap kita perjuangkan apalagi nanti jika Pak Prabowo jadi Presiden. Intinya subsidi BMM untuk nelayan harus lebih murah dan nelayan harus sejahtera,” ucapnya.
Dia juga menyoroti sedimentasi tanah yang mengakibatkan pendangkalan area pesisir akibat lumpur lapindo yang dibuang di sungai brantas dan mengalir hingga lautan timur Sidoarjo. Bambang meminta agar pemerintah pusat memperhatikan hal tersebut.
“Harus diperhatikan ini, nelayan dan kapal pelayanan rakyat sangat terancam jika lalu lintas laut tersendat akibat pendangkalan lumpur kiriman dari Lapindo itu,” ungkapnya.
Selain itu, Bambang Haryo juga meyakinkan nelayan, petani dan UMKM menjadi skala prioritas penerima kredit usaha rakyat (KUR) dari bank milik negara dengan suku bunga rendah.
“Yang paling berhak mendapatkan fasilitas KUR adalah nelayan, petani dan UMKM. Ketiganya ini adalah pahlawan ekonomi. Dia menegaskan Prabowo Subianto sangat peduli terhadap nasib daripada ketiga pahlawan tersebut.
“Mereka itu adalah pahlawan ekonomi yang saat ini sangat kurang perhatian nya dari pemerintah. Saya pastikan mereka-mereka inilah yang berhak mendapatkan fasilitas KUR. Apalagi Pak Prabowo menegaskan bagi nelayan dan petani yang memiliki hutang atau pinjaman di bank milik negara akan diputihkan,” tegas Bambang Haryo.
