Surabaya | Metropos News – Guna memperkuat arah kebijakan kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur gelar sosialisasi Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selama 2 hari, pada 28–29 April 2025 di STESIA Surabaya.

Acara ini menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) Kemendukbangga/BKKBN Bonny Prasetyo, menekankan bahwa penyusunan GDPK memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak.

“Proses ini tidak bisa berjalan parsial. Semua kementerian, lembaga, dan dinas terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berpartisipasi aktif”, ujarnya, Senin (28/4/2025).

Bonny menjelaskan, GDPK mencakup pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan keluarga, serta pemerataan persebaran penduduk.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang terintegrasi di semua sektor.

“Indonesia saat ini berada dalam era bonus demografi. Di mana sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif, yakni 15–64 tahun. Peluang ini sebagai motor penggerak ekonomi nasional”, tuturnya.

Namun, ia juga mengingatkan, bahwa manfaat optimal hanya dapat diraih, jika penduduk usia produktif memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai.

“Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan. Diperlukan investasi besar dalam pengembangan SDM, agar potensi ini benar-benar terealisasi,” ungkapnya.

“Karena itu, penting menciptakan lapangan kerja berkualitas, untuk mengurangi tingkat pengangguran. Serta meningkatkan kontribusi sektor formal dalam ekonomi”, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, menyatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam, mengenai GDPK kepada seluruh pemangku kepentingan.

“GDPK menjadi panduan strategis dalam meningkatkan kualitas SDM. Ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMP),” ujarnya.

Erna juga menggarisbawahi, bahwa pembangunan SDM adalah proses kompleks, yang membutuhkan pendekatan holistik.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mengawal implementasi GDPK dengan menetapkan target-target terukur setiap tahun. Ini mencakup pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga”, ungkapnya.

Dia juga berharap, sosialisasi GDPK ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan misi seluruh pihak.

“Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, Jawa Timur optimistis mampu menghadapi tantangan kependudukan. Sekaligus memaksimalkan potensi bonus demografi untuk kemajuan yang berkelanjutan”, pungkasnya.

@Man